Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah - Pernah dengar Akuntansi Syariah ?

Apa bedanya dengan akuntansi konvensional ?

Perkembangan transaksi akuntansi syariah akhir akhir ini mengalami kemajuan yang pesat baik pada aktivitas usaha dan juga lembaga keuangan seperti bank, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan dan yang lainnya yang memiliki basis syariah.

Meningkatnya transaksi syariah membuat Akuntansi Syariah semakin dilirik oleh masyarakat.

Lalu, bagaimanakah pengertian Akuntansi Syariah itu sendiri?

Akuntansi Syariah
Akuntansi Syariah

Pengertian Akuntansi Syariah


Secara Etimologis, Akuntansi syariah berawal dari bahasa arab "Muhasabah" yang juga berarti kata "Hisab" yang memiliki arti menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata atau menghisab yang dalam konteks ini berarti menghitung secara teliti yang harus dicatat kedalam pembukuan tertentu !
Akuntansi Syariah adalah ilmu akuntansi yang lebih berorientasi sosial, tidak hanya menjadi alat dalam mengartikan fenomena fenomena ekonomi yang berukuran moneter, namun juga menjadi sebuah metode yang menjelaskan bagaimana fenomena fenomena ekonomi tersebut berjalan didalam masyarakat berlandaskan ajaran islam

Konsep Akuntansi Syariah secara garis besar hampir sama dengan konsep akuntansi konvensional yang terdiri atas:
  • Entitas Bisnis
  • Kesinambungan
  • Stabilitas Daya Beli Unit Moneter 
  • Periode Akuntansi.

Akuntansi Syariah didalamnya termasuk isu isu yang tidak umum dipikirkan oleh akuntansi konvensional.

Salah satu contohnya adalah bentuk perhitungan yang menganjurkan transaksi apa saja yang boleh dan apa yang dilarang.

Akuntansi Syariah pada realita bisa terefleksikan pada akuntansi zakat.
Akuntansi Syariah menurut Sofyan S. Harahap pada prinsipnya adalah tentang penggunaan ilmu akuntansi didalam menjalankan syari'ah islam. (yang ditulis dalam bukunya: Akuntansi Sosial Ekonomi dan Akuntansi Islam : 56)

Akuntansi Zakat memperlihatkan proses dimana harta atau kekayaan yang diperoleh oleh perusahaan dengan cara yang halal menurut syariat islam.

Hal ini merupakan sebuah contoh dari turunan hisab (perhitungan) yang merupakan bidang dari akuntansi yang menekankan pertanggungjawaban (accountability)

Sama dengan akuntansi konvensional, akuntansi syariah juga bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi serta melaporkan kegiatan ekonomi yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh sebuah entitas usaha.


Lalu apa bedannya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional ?

Pembeda terbesar adalah ada pada kegiatan ekonomi yang dilakukan dan dilaporkan

Pada akuntansi syariah aktivitas kegiatan ekonomi harus berlandaskan  pada prinsip kaidah kaidah syariah yang ditentukan.

Kegiatan ekonomi yang mengandung riba, judl, penipuuan, barang barang yang tidak halal seperti minuman keras, rokok, bab1, prost*tusi, jual beli ngijo (buah) dan barang atau jasa yang membahayakan maupun yang mengandung kezaliman adalah beberapa contoh yang tidak bisa diterapkan dalam akuntansi syariah

Transaksi yang keluar dari konsep syariah tidak bisa dilakukan pencatatan karena melanggar syarat syariat

Untuk memahami akuntansi syariah maka diperlukan suatu pemahaman yang benar benar berhubungan dengan Islam dan substansinya didalam kehidupan manusia.

Tidak sekedar hanya membuat laporan "perusahaan untung berapa"?


Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif berusaha untuk menjelaskan sebuah proses yang menggunakan pemahaman, pengetahuan dan kebijakan akuntansi yang PALING SESUAI untuk menghadapi kondisi dan keadaan tertentu pada masa yang adakan datang.

Teori Akuntansi Positif memiliki anggapan bahwa tujuan dari sebuah teori akuntansi adalah untuk memberikan penjelasan dan memprediksi praktek akuntansi.

teori akuntansi positif
Teori Akuntansi Positif

Perkembangan teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif.

Dasar pemikiran yang digunakan untuk menganalisis teori akuntansi pada teori normatif dianggap terlalu sederhana dan tidak memiliki dasar teoritis yang kokoh.

Terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif [Watt and Zimmerman]

Pertama 
Teori akuntansi normatif terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas
Kedua
Teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris.
Ketiga
 Didalam teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. 
Melepas sumber daya ke pasar modal dengan mengikuti mekanisme pasar. Informasi akuntansi bisa menjadi sebuah alat pengendali bagi masyarakat didalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien.

Lebih lanjut, Watt and Zimmerman mengembangkan teori akuntansi dengan pendekatan positif yang orientasinya lebih kepada penelitian empiris.

Menjustifikasi berbagai macam metode atau teknik akuntansi yang sekarang dipergunakan atau mencari model yang baru untuk mengembangkan teori akuntansi dikemudian hari.

Hipotesa Teori Akuntansi Positif


Watts dan Zimmerman [1990] mengemukakan 3 Hipotesa dari teori akuntansi positif.

1. Hipotesis Rencana Bonus


Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan keuntungan yang dilaporkan dari periode dimasa depan ke periode saat ini.

Hipotesis ini cukup beralasan, seorang manajer tentu ingin mendapatkan imbalan yang tinggi.

Apabila besaran bonus tersebut tergantung pada besar kecilnya laba perusahaan, maka seorang manajer atau siapapun itu tentu akan berusaha memberikan laporan pendapatan bersih setinggi mungkin agar mendapatkan bonus yang tinggi.

Nah, salah satu caranya adalah dengan memilih dan menentukan kebijakan akuntansi yang bisa meningkatkan laba pada laporan keuangan diperiode tersebut.

Sesuai dengan karakter proses akrual, hal tersebut bisa menyebabkan penurunan laba perusahaan yang akan dilaporkan pada masa yang akan datang dengan faktor lainnya yang masih tetap sama

2. Hipotesis Kontrak Hutang


Hipotesis Kontrak Hutang ini seluruh hal yang lain dalam keadaan tetap, semakin dekat sebuah perusahaan terhadap pelanggaran prinsip akuntansi yang didasari atas sebuah kesepatakan hutang, maka ada kecenderungan semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang melaporkan perubahan laba dari periode masa depan ke periode saat ini.

3. Hipotesis Biaya Politik


Semakin besar ongkos politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka manajer akan cenderung untuk menggunakan prosedur akuntansi yang menyerah terhadap laba yang dilaporkan pada masa saat ini menuju masa mendatang.

Dalam pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi juga oleh dimensi politik perusahaan.


Perbedaan Teori Akuntansi Positif dan Teori Akuntansi Normatif

Perbedaan pendekatan serta dasar antara teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif menyebabkan taksonomi akuntansi.

Pendekatan Teori akuntansi Normatif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai sebuah seni yang cenderung deskriptif

Sedangkan Pendekatan Teori Akuntansi Positif lebih kepada menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai ilmu pengetahuan (Sains).

Namun tetap, keduanya sama sama sebagai sarana pendekatan teori akuntansi yang diakui !


Pembahasan TEORI AKUNTANSI

Teori Akuntansi
Teori Akuntansi

Teori Akuntansi

Pengertian Teori Akuntansi adalah suatu bagian atau cabang dari keseluruhan ilmu akuntansi yang terdiri atas pernyataan yang sistematis sistematis mengenai prinsip serta metodologi yang membedakannya dengan praktek. Teori akuntansi merupakan sebuah sistem yang bersifat konprehensif diamana didalamnya termasuk postulat serta teori yang saling berkaitan.

Dapat dikatakan juga bahwa teori akuntansi merupakan konsep yang menyajikan dengan sistematis mengenai gambaran fenomena fenomena akuntansi dan menjelaskan hubungan diantara vairabel yang ada didalam struktur akuntansi yang nantinya bisa dengan jelas menerangkan serta meramalkan fenomena fenomena yang akan mungkin terjadi.

Hendriksen, seorang ahli akuntansi mengemukakan teori akuntansi sebagai sebuah susunan prinsip yang bisa memberi kerangka acuan secara umum darimana sebuah praktek akuntansi bisa dinilai, Teori akuntansi yang dirumuskan tidak akan bisa mengikuti perkembangan ekonomi, teknologi, sosial serta ilmu pengetahuan yang cepat.

Tidak ada atau ditemukan teori akuntansi yang sangat lengkap di setiap kurun waktu. Teori akuntansi harus meliputi seluruh literatur akuntansi yang memberi pendekatan yang saling berbeda antara satu dengan yang lain

American Accounting Association (AAA) menyatakan bahwa:

teori akuntansi
Teori Akuntansi
  • Tidak ada satupun teori akuntansi yang lengkap yang bisa mencakup serta memeuhi seluruh keinginan di waktu dan keadaan dengan efektif.
  • Pada literatur akuntansi yang ada, isinya bukan merupakan teori akuntansi, namun kumpulan teori teori yang bisa dirumuskan mengatasi perbedaan perbedaan persyaratan yang diinginkan oleh para pengguna laporan keuangan

Menemukan rumus teori akuntansi tidak bisa dengan hanya mengandalkan teori akuntansi, mempergunakan literatur akuntansi serta disiplin ilmu yang lain yang masih relevan. Namun teori akuntansi adlaah instrumen yang sangat penting didalam penyusunan dan memverifikasikan prinsip akuntanisi yang dipergunakan didalam menyusun laporan keuangan untuk diinformasikan kepada penggunanaya.

Fungsi Teori Akuntansi


Vernon Kam [1986] menyatakan bahwa fungsi teori akuntansi adalah sebagai berikut ini:
  1. Menjadi pegangan untuk lembaga penyusunan standar akuntansi didalam menyusun standartnya
  2. Memberi kerangka rujukan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi dalam hal tidak terdapat standar resmi
  3. Menentukan batas didalam hal melaksanakan judgment didalam penyusunan sebuah laporan keuangan
  4. Meningkatkan keyakinan dan pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang terdapat pada laporan keuangan
  5. Meningkatkan mutu kualitas laporan keuangan yang bisa diperbandingkan kehandalannya

Sedangkan Hendriksen [1982] menyatakan tentang fungsi teori akuntansi sebagai berikut:
  1. Memberi kerangka rujukan yang digunakan sebagai dasar dialam menilai prosedur serta praktek akuntansi
  2. Memberi pedoman mendasar pada praktek dan prosedur akuntansi yang baru

Sifat Teori Akuntansi


Teori Akuntansi memiliki sifat sifat yang diungkapkan beberapa ahli seperti berikut ini:
  1. Berkaitan erat dalam penyusunan sebuah kebijakan akuntansi
  2. Mempunyai prinsip atau metode yang logis dan berhubungan erat dalam menyusun sebuah kerangka umum
  3. Sanggup memberikan penjelasan mengenai praktek akuntansi, menjelaskan serta menjawab semua fenomena yang ada dalam penerapan sebuah metode para praktek akuntansi
  4. Merangkup semua literatur akuntansi serta memberi pendekatan pendekatan yang beda
  5. Bisa meramalkan, memproyeksikan serta menemukan gejala ataupun kejadian akuntansi yang tidak bisa diketahui dengan pasti
  6. Memeriksa, memverifikasi dan menyusun prinsip prinsip akuntansi

Metode dalam Perumusuan Teori Akuntansi


Perumusan teori akuntansi terdapat beberapa metode yang dipakai seperti pendapat dari Belkaoui dan Godfrey seperti beriktu ini:

1. Metode Deskriptif | Pragmatic


Metode ini menganggap akuntansi sebagai sebuah seni yang tidak bisa dirumuskan, metode perumusan akuntansi bersifat menjelaskan atau mendeskripsikan serta menganalisa praktek yang ada dan yang diterima saat ini

2. Metode Psychological Pragmatic


Metode ini mengamati reaksi dari pengguna laporan keuangan terhadap output akuntansi yang telah disusun dari berbagai standar, prinsip, pedoman atau aturan. Hal ini juga seringkali disebut sebagai behavioral accounting

3. Metode Normatif | 1950 - 1960


Metode ini menganggap akuntansi sebagai sebuah norma peraturan yang wajib diikuti tanpa memperdulikan apakau dipraktekan, berlaku saat ini atau tidak

4. Metode Positive | 1970


Metode yang dimulai dari sebuah metode ilmiah yang diterima umum dan sedang berlaku. Berdasar Teori akuntansi positif ini, dirumuskan permasalahan penelitian untuk mengamati fenomena nyata yang tidak terdapat didalam teori

Baca juga:

Teori Akuntansi di Indonesia


Hingga saat ini, Indonesia masih belum berusaha untuk merumuskan sebuah teori atau standar akuntansi sendiri. Indonesia masih mengadopsi teori akuntansi yang berkiblat ke Amerika yang berasal dari International Accounting Standard Committee (IASC) sebagai dasar acuan dalam pengembangan ilmu akuntansi di Indonesia.

Indonesia masih setia mengadopsi pedoman dari IASC dengan beberapa perubahan minor tentang Standar Akuntansi Keuangan ataupun pernyataan Standar Pemeriksaan. Upaya terbaru adalah perumusan prinsip akuntansi Indonesia oleh Profesi Akuntansi walaupun masih belum menyentuh dasar dasar teori akuntansi.

Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum mempergunakan secara penuh Standar Akuntansi Internasional atau IFRS (International Financial Reporting Standard). Indonesia masih setia menggunakan standar yang digunakan oleh United Stated Generally Accepted Accounting Standard (US GAAP), tetapi terdapat beberapa bagian yang telah mengadopsi standard IFRS yang sifatnya hanya harmonisasi sebagian. Harmonisasi standart IFRS ini bertujuan supaya akuntansi indonesia bisa menghasilkan informasi keuangan yang bisa dibandingkan dengan yang lain, mempermudah dalam menganalisis kompetisi ataupun hubungan baik dengan supplier, investor, kreditor dan pelanggan.

Harmonisasi bukannya tanpa hambatan, Nasionalisme, budaya, sistem pemerintahan pada masing masin gnegara yang berbeda tentu menjadi hambatan yang signifikan sehingga akuntansi di Indonesia sulit untuk mengadopsi secara penuh. Perbedaan kepentingan antara perusahaan nasional dengan perusahaan multinasional serta biaya perubahan prinsip akuntansi yang tinggi juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses harmonisasi standar akunntasi antar negara


Fungsi dan Tujuan Akuntansi Ternyata Sederhana

Fungsi dan Tujuan Akuntansi - Akuntansi merupakan sebuah pengukuran dan usaha memberikan kepastian tentang informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak pihak yang membutuhkan dan nantinya akan dijadikan dasar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna laporan.
Tujuan Akuntansi
Tujuan Akuntansi Fungsi Akuntansi

Tujuan Akuntansi


Akuntansi Memiliki Beberapa tujuan, akuntansi keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tujuannya adalah sebagai berikut:
  1. Untuk memberi informasi keuangan yang secara handal bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal dan sumber ekonomi
  2. Untuk memberi informasi yang terpercaya tentang perubahan perubahan yang ada pada sumber sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul karena adanya kegiatan usaha
  3. Untuk memberi informasi keuangan yang bisa membantu penggunanya dalam memperkirakan potensi perusahaan dalam mendapatkan laba
  4. Untuk Memberi informasi penting yang lain tentang perubahan perubahan pada sumber ekonomi dan kewajiban
  5. Untuk menyampaikan sedalam mungkin informasi lain yang masih berkaitan dengan laporan keuangan yang masih relevan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan
Pengguna laporan keuangan dalam hal ini terdiri dari internal maupun eksternal perusahaan, internal seperti pihak manajemen dan eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah dll
Baca juga: 

Fungsi Akuntansi


Berdasarkan tujuan akuntansi tersebut, fungsi akuntansi yang utama adalah sebagai informasi keuangan sebuah entitas.

Laporan keuangan akuntansi ini bisa terlihat posisi keuangan dan perubahan perubahan apa saja yang terjadi didalamnya yang dirasa sangat dibutuhkan oleh penggunanya yang berasal dari internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan


10 Prinsip Prinsip Akuntansi yang Sering Terlupakan

prinsip prinsip akuntansi
Prinsip Prinsip Akuntansi
Prinsip Akuntansi sering kali dilupakan, bahkan sebagian besar kawan perkuliahan bingung menjawab apa saja prinsip prinsip akuntansi itu, mungkin sudah terlalu dalam memahami akuntansi sehingga terlupa hal mendasar ini.

Prinsip Akuntansi merupakan konsep mendasar yang dipergunakan sebagai acuan didalam seluruh kegiatan akuntansi.

Didalam perkembangannya, akuntansi memiliki patokan yang menjadi dasar acuan dalam proses dan segala aktivitasnya.

Seluruh aktivitas harus sejalan dengan kaidah kaidah akuntansi yang bisa dinilai secara objektif supaya tidak menyebabkan perbedaan yang pada akhirnya memunculkan permasalahan.

Laporan keuangan harus bisa dibaca dan dimengerti oleh semua pihak, untuk itu maka perlu penyeragaman terhadap prosedur akuntansi, maka diciptakanlah Prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang juga familiar dengan PABU.

Prinsip akuntansi disetiap negara tentulah berbeda, menyesuaikan dengan keperluan dan alasan alasan lain yang berbeda ditiap negara.

Di Indonesia, IAI adalah badan yang mengatur tentang peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia, termasuk prinsip prinsip akuntansi.

Berikut ini beberapa prinsip dasar akuntansi yang bisa menjadi pedoman dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan akuntasi

Prinsip Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum

1. Prinsip Entitas Ekonomi | Economic Entity Principle


Prinsip Entitas Ekonomi atau yang sering juga disebut prinsip kesatuan entitas adalah konsep kesatuan usaha dimana akuntansi menganggap bahwa perusahaan adalah sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan pribadi pemilik ataupun entitas ekonomi yang lain.

Akuntansi memisahkan dengan jelas kekayaan atau aset perusahaan tidak boleh dicampur dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan.

Jadi seluruh pencatatan atas seluruh transaksi yang terjadi tidak diperbolehkan bercampur antara pencatatan usaha dengan transaksi pemilik.

Hal ini juga berlaku untuk kewajiban, kewajiban atau hutang pribadi perusahaan harus dipisahkan dengan jelas dari kewajiban perusahaan sehingga ada pemisahan tanggung jawab terhadap keuangan yang jelas

2. Prinsip Periode Akuntansi


Pada Prinsip Periode Akuntansi atau yang juga disebut prinsip kurun waktu, penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu.

Hal ini bertujuan agar informasi keuangan bisa dihasilkan tidak harus menunggu usaha yang tengah dijalankan tutup.

Umumnya, perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi semisal dimulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember

3. Prinsip Biaya Historis


Prinsip Biaya Historis mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya.

Apabila terjadi proses tawar menawar, yang dinilai adalah harga jadi sesuai kesepakatan.

Berbagai cara bisa digunakan dalam menilai sebuah aset yang dibeli meliputi nilai buku, nilai pasar, nilai ganti ataupun nilai tunai.

Dalam standar GAAP, Prinsip ini harus mempergunakan harga perolehan atau yang juga disebut juga harga akuisisi didalam pencatatan perolehan aset (aktiva), Hutang, Modal (equitas) dan biaya.

Lebih lanjut harga perolehan adalah harga pertukaran yang telah disepakatai oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

Contohnya, apabila perusahaan membeli tanah yang harga pasaran dilokasi tersebut sebesar 100 juta, dan perusahaan membelinya hanya dengan 80 juta, maka yang dicatat dan diakui adalah harga tanah yang 80 juta, harga kesepakatan dengan penjualan.
Untuk lebih jelas mengenai harga perolehan, Sebelumnya sudah saya bahas di: Perolehan Aktiva Tetap

4. Prinsip Satuan Moneter 


Pada prinsip satuan moneter, pencatatan transaksi hanya yang dinyatakan didalam bentuk mata uang tanpa melibatkan hal hal non-kualitatif.

Non kualitatif ini contohnya mutu, prestasi, kestrategisan usaha dan lain lainnya yang tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang.

Hal hal seperti itu sangat sudahd untuk dilaporakan pada laporan keuangan walaupun informasi ini bisa jadi sangat relevan dan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang.

5. Prinsip Kesinambungan Usaha | Going Concern


Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas bisnis berjalan secara terus menerus berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya

6. Prinsip Pengungkapan Penuh | Full Disclosure Principle


Laporan keuangan harus menyajikan informasi informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya.

Prinsip Pengungkapan Penuh merupakan prinsip dimana akuntansi menyajikan informasi yang sangat lengkap dalam laporan keuangan.

Namun, dikarenakan informasi informasi yang disajikan adalah berupa ringkasan atas seluruh transaksi yang terjadi dalam satu periode dan juga terdapat pada saldo saldo dari rekening tertentu, maka tidak mungkin seluruhnya bisa tercover semua didalam laporan keuangan.

Maka untuk itu, Didalam laporan keuangan akan diberi keterangan tambahan informasi yang dibutuhkan yang tidak ada didalam laporan keuangan.

Informasi tambahan ini bisa berupa catatan kaki atau lampiran. isinya biasanya seperti ini:
  • Pada laporan keuangan, ditulis dalam kurung "()" dibawah post yang bersangkutan atau memakai rekening tertentu
  • Prinsip Akuntansi yang digunakan
  • Perubahan perubahan, semisal adanya perubahan didalam penerapan prinsip akuntansi, taksiran, koreksi kesalahan, kesatuan usaha. Catatan ini sekaligus menunjukkan bagaimana perlakuan terhadap perubahan yang terjadi tersebut
  • Kemungkinan adanya laba atau rugi yang bersyarat
  • Kontrak kontrak pembelian atau kontrak penting lainnya, 
  • Keterangan tambahan yang disusun untuk menunjukkan perhitungan yang lebih rinci dan detail terhadap suatu jumlah tertentu yang dirasa penting dan material 
  • Informasi mengenai modal, seperti jumlah saham dan yang lainnya


7. Prinsip Pengakuan Pendapatan | Revenue Recognition Principle


Pendapatan adalah kenaikan harta yang diakibatkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, persewaan dan yang lainnya.

Dasar yang digunakan dalam mengukur besar kecilnya pendapatan adalah jumlah kas ataupun setara kas (ekuivalennya) yang diperoleh atas transaksi penjualan dengan pihak yang lain.

Pendapatan diakui ketika terjadi penjualan barang ataupun jasa, dan ada kepastian tentang jumlah besar kecilnya yang bisa diukur secara handal dengan harta yang diperoleh.

Namun ketentuan ini tidak selalu bisa diterapkan sehingga akhirnya muncul ketentuan ketentuan lain untuk bisa mengakui pendapatan.

Ketentuan lain ini contohnya adalah pengakuan pendapatan ketika produksi telah selesai, selama barang diproduksi, serta ketika kas atau yang setara kas telah diterima

8. Prinsip Mempertemukan | Matching Principle


Prinsip Matching dalam akuntansi maksudnya adalah biaya yang dipertemukan / di"matching"kan dengan pendapatan yang diterima, ini dimaksudkan untuk menetukan besar kecilnya penghasilan bersih ditiap periode.
Contoh dan penjelasan lebih dalam Matching Principle pada postingan: Pendapatan diterima Dimuka
Dalam prinsip ini sangat bergantung pada penentuan pendapatan, jika pengakuan pendapatan ditunda contohnya, maka pembebanan biaya juga tidak bisa dilakukan.

Ada beberapa kesulitan pada prinsip ini, misalnya biaya yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan pendapatan yang diterima.

Contoh:
Biaya administrasi yang tidak bisa dihubungakan dengan pendapatan perusahaan, Namun kasus seperti ini masih bisa diatasi dengan cara membebankan biaya yang dikeluarkan tersebut kedalam periode terjadinya pengeluaran, tidak disandingkan dengan pendapatan.

Biaya yang tidak bisa disandingkan dengan pendapatan tersebut sering disebut dengan Period Cost karena tidak memiliki keterkaitan yang langsung dan jelas dengan pendapatan yang diterima.

Contoh biaya yang sulit dihubungkan dengan pendapatan yang lain adalah biaya yang telah dikeluarkan memiliki hubungan yang jelas dengan produksi tapi manfaatnya tidak habis dalam satu periode, manfaatnya dirasakan hingga beberapa periode.

Biaya seperti ini nanti pembebanannya akan ditunda.

Ditunda hingga kapan?

Pembebannya akan dialokasikan (dibagi) kedalam periode berikutnya dimana biaya tersebut dimanfaatkan.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengalokasian biaya setiap periodenya?

Contoh tahun 2014 perusahaan melakukan pembelian gudang ataupun mesin. Tentu gudang atau mesin yang dibeli tersebut juga akan dipakai ditahun tahun berikutnya, tidak hanya dipakai pada tahun 2014 saja

Sebagai efek dari prinsip ini adalah dipergunakan Accrual Basis didalam pembebanan biaya, yang akhirnya memunculkan jurnal penyesuaian pada setiap akhir periode untuk mempertemukan pendapatan dan biaya.

9. Prinsip Konsistensi | Consistency Principle


Prinsip Konsistensi adalah prinsip dimana metode atau prinsip akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap digunakan secara konsisten, tidak berubah-ubah metode dan prosedur.

Hal ini berguna agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode periode sebelumnya sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya.

Metode dan prosedur yang ddigunakan harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, sehingga bisa dengan cepat diketahui apabila ada perbedaan yang terjadi dengan metode yang sama

Eits, Prinsip ini tentu tidak melarang sebuah pergantian metode akuntansi,
Perusahaan boleh MENGGANTI metode yang dipakainya namun perusahaan harus menjelaskan dalam laporan keuangan mengapa terdapat pergantian metode, apakah alasan alasan pergantian metode tersebut bisa diterima atau tidak.

10. Prinsip Materialitas


Penerapan akuntansi didasarkan pada teori untuk menyeragamkan seluruh aturan, namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori teori yang ada, Maka dari itu tak jarang terjadi adanya pengungkapan informasi yang sifatnya material ataupun immaterial

Prinsip Prinsip Akuntansi tersebut diatas semestinya diterapkan dengan kesuaian dan ranah akuntansi yang berorientasi kepada pengguna laporan keuangan.

Demikian tulisan tentang Prinsip Prinsip akuntansi yang berlaku umum, semoga bermanfaat.



Bidang Bidang Akuntansi

bidang bidang akuntansi
Bidang Bidang Akuntansi

Bidang Bidang Akuntansi meliputi berbagai klasifikasi, berikut ini bidang bidang akuntansi yang umum diketahui

Bidang Bidang Akuntansi

1. Akuntansi Keuangan | Financial Accounting


Akuntansi Keuangan atau yang seringkali disebut sebagai Akuntansi Umum merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan transaksi transaksi keuangan khusus yang meliputi perubahan aset, hutang (kewajiban) dan modal (ekuitas) perusahaan. Tujuannya tak lain adalah untuk menyajikan data data transaksi keuangan yang telah dilakukan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam bentuk Finance Statement (Laporan Keuangan)
Baca juga Pengertian Akuntansi disini : Akuntansi Keuangan
Akuntansi Keuangan lebih concern untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak pihak EKSTERNAL perusahaan, semisal investor atau pemegang saham, bank, pemerintah (dirjen pajak) dan yang lainnya yang berkepentingan atas laporan tersebut. Dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi, Akuntansi Keuangan wajib mengacu dan berdasar pada prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum yang telah dinyatakan didalam Standar Akuntansi Keuangan.

2. Akuntansi Manajemen | Management Accounting


Berbeda dengan Akuntansi Keuangan yang lebih dikhususkan disusun untuk memenuhi informasi pihak pihak eksternal, Akuntansi Manajemen lebih memprioritaskan dan mengkhususkan diri untuk membantu pihak internal perusahaan (baca: manajemen). Akuntansi manajemen memberikan tafsiran informasi informasi yang dibutuhkan manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan bahkan melibatkan diri dalam penyusunan anggaran untuk masa mendatang. Akuntansi manajemen tidak memerlukan standar standar khusus yang berlaku umum dalam prosesnya.
Lebih lengkap silahkan baca: Akuntansi Manajemen , baca juga:
Perbedaan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan 

3. Akuntansi Biaya | Cost Accounting


Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan serta pengendalian biaya produksi. Objek yang utama akuntansi biaya adalah biaya produksi, jadi jelas akuntansi biaya dipergunakan untuk memproduksi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Aktivitas menghitung biaya biaya yang timbul dalam kegiatan produksi kemudian membandingkannya dengan biaya yang berdasarkan taksiran. Akuntansi biaya hanya terjadi di perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. bukan pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang.
Baca lebih lanjut disini: Akuntansi Biaya

4. Akuntansi Perpajakan | Tax Accounting 


Akuntansi Perpajakan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan permasalahan perpajakan. Bidang akuntansi ini khusus untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan dalam perhitungan pajak. Tujuan akuntansi perpajakan tak lain adalah supaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perudang udangan yang berlaku, bagaimana hubungan sebuah transaksi yang terjadi dengan tarif dan pajak yang ada didalamnya. 
Baca lebih dalam : Akuntansi Perpajakan
Dalam banyak kasus, akuntansi perpajakan lebih dominan digunakan untuk meminimalisir jumlah pajak yang terhutang perusahaan dengan teknik teknik yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Secara teknis, akuntansi pajak langsung berkaitan dengan masalah perpajakan seperti penghitungan SPT, Pembayaran SPT, entah itu untuk PPh maupun PPn

5. Akuntansi Pemeriksaan | Auditing


Audit adalah sebuah bidang akuntansi yang aktivitasnya fokus pada pemeriksaan atas catatan akuntansi secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Pihak yang melakukan audit biasa disebut dengan "Auditor" yang secara bebas bekerja tanpa adanya pengaruh dari pihak pihak yang berkepentingan. Kegiatan Audit memeriksa seluruh pencatatan transaksi yang telah terjadi dan memastikan apakah pencatatan tersebut sudah sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam melaksanakan tugas, auditor juga emiliki standar auditing yang berlaku secara umum.
Lebih lengkap silahkan baca: Pengertian Audit

6. Akuntansi Anggaran | Budgetary Accounting 


Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan sebuah rencana pengeluaran perusahaan dan kemudian membandingkan dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran menguraikan aktivitas keuangan untuk sebuah jangka waktu tertentu yang juga dijalankan dengan sistem analisa dan pengawasan. Sebenarnya akuntansi anggaran ini adalah bagian dari Akuntansi Manajemen

7. Akuntansi Pemerintah | Goverment Accounting


Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang dalam penyajian laporan keuangannya dilakukan oleh lembaga pemerintah. Bidang akuntansi ini memberikan informasi melalui data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah serta melaksanakan pengendalian terhadap pengeluaran anggaran.

8. Akuntansi Pendidikan | Education Accounting 


Akuntansi Pendidikan fokus kegiatannya diarahkan kepada bidang pendidikan, semisal terlihat kegiatan belajar mengajar akuntansi, penyusunan kurikulum, penelitian tentang akuntansi serta yang lainnya yang berhubungan dengan perkembangan ilmu akuntansi
Silahkan baca lebih lanjut tentang profesi akuntan pendidi: Akuntansi Pendidik

9. Sistem Akuntansi | Accounting System


Sistem Akuntansi berkaitan dengan penciptaan sebuah prosedur akuntansi dan juga peralatan pendukungnya yang diiringi penentuan langkah didalam pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Sistem Akuntansi bisa mempermudah sebuah pengendalian internal perusahaan dan menciptakan arus laporan yang sesuai untuk kebutuhan manajemen

10. Akuntansi Internasional | International Accounting


Akuntansi Internasional meliputi permasalahan yang timbul atas transaksi transaksi perdagangan lintas negara (internasional) yang umumnya terjadi pada perusahaan perusahaan multinasional

Demikianlah 10 Bidang Bidang Akuntansi yang umum diklasifikasikan oleh banyak pihak, semoga tulisan bidang bidang akuntansi ini memberikan manfaat, terima kasih


Denda Pajak Motor

Denda Pajak Motor
Denda Pajak Motor
Denda Pajak Motor - Bayar pajak motor atau kendaraan bagi sebagian orang sering kali dianggap sebuah hal sepele. Bahkan beberapa lainnya menganggap bayar pajak motor atau mobil merupakan hal yang tidak mendesak dan sering kali menunda maupun menunggak pajak motor mereka dengan berbagai macam alasan seperti tak punya cukup waktu. Hal ini mengakibatkan tunggakan pajak motor kendaraan menjadi menumpuk dan dikarenakan keterlambatan membayar pajak tersebut, Wajib Pajak akhirnya dikenai denda pajak motor

Sebenarnya pemerintah sudah berbaik hati dengan memberikan toleransi untuk Wajib Pajak untuk bis amelunasi kewajiban membayar pajakya. Salah satunya pemerintah telah memberikan tenggat waktu selama 1 hari kerja untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.

Bagaimana bila Wajib Pajak masih telat membayar pajak?

Apabila masa tenggat waktu toleransi tersebut diabaikan maka Wajib pajak yang telat bayar pajak motor akan dikenakan denda yang besarnya hingga 25 persen atas pokok pajak. Dan jika Wajib Pajak masih juga belum membayar hingga lebih dari satu bulan maka akan dikenakan denda yang besarnya 2 Persen dari pokok pajak tiap bulannya. Pemerintah telah mematok maksimal denda sebesar 48 persen atau tidak dibayar selama dua tahun. Maksudnya apabila lebih dari 2 tahun pajaknya tidak dibayarkan maka dendanya masih tetap 48 persen. Denda ini berlaku untuk semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat

Contoh Perhitungan Denda Pajak Motor


Sebelumnya kita bahas dulu mengenai istilah istilah yang terkait dengan Pajak Motor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | BBN KB
Besarnya 10 persen dari harga kendaraan atau dari harga faktur untuk kendaraan baru dan second yang besarnya 2 pertiga Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor | PKB
Pajak Kendaraan Bermotor sebensar 1,5 persen dari nilai jual sifatnya menurun tiap tahun yang disebabkan penyusutan dari nilai jual

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | SWDKLLJ
Sumbangan ini akan dikelola nantinya oleh PT Jasa Raharja

Biaya Administrasi | Biaya ADM
Biaya administrasi untuk kendaraan baru tidak dikenai pajak dan jika menganti pelat nomor atau balik nama akan dikenai biaya administrasi

Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Jika Wajib Pajak telat bayar pajak kendaraan bermotor hingga jatuh tempo waktunya maka akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan denda SWDKLLJ

Perhitungan

Pajak Kendaraan Bermotor = 25 % /tahun
Terlambat 3 Bulan = PKB x 25 % X 3/12
Terlambat 6 Bulan = PKB x 25 % X 6/12
Denda SWDKLLJ = Roda 2 : Rp32.000,00
Roda 4 : Rp100.000,00

Contoh Denda Pajak Motor telat baya

Ali memiliki motor dan telat bayar pajak motor selama 6 bulan. Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang tertera di STNK adalah 232.000,00 dan SWDKLLJ sebesar Rp 35.000,00.

Maka Ali akan dikenai denda keterlambatan sebesar :

[Rp 232.000,00 X 25 % X 6/12] + Rp 32.000,00
= Rp 61.000,00

Jadi, Total yang seharusnya dibayarkan adalah Pajak Kendaraan Bermotor ditambah  SWDKLLJ dan denda

Rp 232.000,00 + Rp 35.000,00 + 61.000,00
Rp 328.000,00

Notes :
Perlu diingat, Pajak Kendaraan Bermotor adalah termasuk jenis pajak daerah, bisa saja ada daerah yang satu dan yang lainnya perlakuannya tidak sama. Terima Kasih


Mudahnya Cara dan Syarat Bayar Pajak Motor

Cara dan Syarat Bayar Pajak Motor - Membayar Pajak Motor adalah rutinitas tahunan dimana banyak orang malas untuk melakukannya karena malasnya berhubungan dengan birokrasi, tidak mengerti cara dan syarat bayar pajak motor dan alasan lainnya.

Banyak para pemilik kendaraan bermotor yang masih belum mengetahui Tata Cara, Syarat dan prosedur yang harus dilakui dalam membayar pajak motor, sehingga banyak yang mengandalkan pesuruh (calo) dengan sedikit mengeluarkan tips.
Bayar Pajak Motor
Bayar Pajak Motor

Begini Pajak Progresif Mobil Itu

Pajak Progresif Mobil
Pajak Progresif

Informasi Umum Pajak Progresif


Pajak Progresif adalah pajak yang tarif pemungutannya menggunakan persentase yang naik atau meningkat seiring makin naiknya nilai objek pajak, semakin banyaknya kuantitas jumlah yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 

Di Indonesia, Terdapat dua jenis pajak yang menggunakan tarif pajak progresif, yaitu Pajak Penghaslan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Progresif diberlakukan untuk kendaraan pribadi, baik roda empat ataupun roda dua dengan syarat nama pemilik dan alamatnya sama. Apabila nama pemilik dan juga alamat tempat tinggalnya berbeda, maka pajak progresif tidak dikenakan. Pajak progresif juga tidak berlaku untuk kendaraan angkutan umum dan kendaraan dinas pemerintah.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor dengan kepemilikan orang pribadi yang berdasarkan alamat dan nama yang sama akan dikenai tarif Pajak Progresif yang besarnya sebagai berikut :

1 Kendaraan ke 1 : 1,5% (1,5% x NJKB)
2 Kendaraan ke 2 : 2% (2% x NJKB)
3 Kendaraan ke 3 : 2,5% (2,5% x NJKB)
4 Kendaraan ke 4 dst : 4% (4% x NJKB)

Bagaimanakah cara menghitung besaran pajak yang harus dibayar untuk kendaraan yang anda miliki?
Bagaimana cara menghitung pajak progresif mobil ?

Rumus Perhitungan Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor


Dasar Pengenaan Pajak

Yang menjadi dasar pengenaan pajak progresif mobil adalah hasil dari perkalian dua unsur pokok, yaitu:
  • Nilai Jual Kendaraan Bermotor atau harga pasaran yang umum
  • Bobot yang merefleksikan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau efek negatif atas penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan didalam koefisien yang nilainya satu atau lebih

Khusus untuk kendaraan bermotor yang diperguakan diluar jalan umum, termasuk juga alat berat serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajaknya hanya Nilai Jual Kendaraan Berotor

Contoh penghitungan pajak progresif mobil

Pak Syarif yang tinggal di Jakarta memiliki 5 mobil yang tipe dan tahunnya sama pada tahun 2014 pajak masing masing mobil milik Pak Syarif sama (contoh dipermudah supaya bisa dengan mudah memperlihatkan berapa kenaikan pajaknya) yaitu :

PKB : 1.500.000
SWDKLLJ : 143.000
Total : 1.643.000

Tahun 2015 Samsat DKI diberlakukan pajak progresif mobil, maka cara menghitungnya seperti ini:

Langkah pertama yaitu mengetahui NJK atau Nilai Jual Kembali yang telah ditetapkan oleh Dispenda setempat untuk masing masing mobil yang dimiliki oleh Pak Syarif (besarnya dibuat sama supaya lebih mudah dimengerti), caranya adalah:

NJK : PKB x 2/3 x 100
: 1.500.000 x 2/3 x 100
: 100.000.000

Jadi pajak pada tahun 2015 untuk tiap tiap mobil Pak Syarif adalah seperti berikut:

Mobil Pertama :

PKB : 100.000.000 x 1,5%
: 1.500.000 (sama dengan tahun sebelumnya)
SWDKLLJ : 143.000
Total : 1.643.000
======================================================

Mobil Kedua :

PKB : 100.000.000 x 2%
: 2.000.000 (terjadi kenaikan)
SWDKLLJ : 143.000
Total : 2.143,000
======================================================

Mobil Ketiga :

PKB : 100.000.000 x 2,5%
: 2.500.000 (terjadi kenaikan lagi)
SWDKLLJ : 143.000
Total : 2.643.000
======================================================

Mobil Keempat :

PKB : 100.000.000 x 4%
: 4.000.000 (dan... naik lagi)
SWDKLLJ : 143.000
Total : 4.143.000
======================================================

Mobil Kelima :

PKB:100.000.000 x 4%
:4.000.000(sama seperti tahun ke 4)
SWDKLLJ:143.000
Total:4.143.000

Bagaimana untuk Pajak progresif motor? penghitungannya sama saja dengan perhitungan Pajak Progresif Mobil seperti contoh di atas, hanya tinggal menyesuaikan dengan besar kecilnya PKB-nya

Notes:
Supaya terhindar dari tarif Pajak Progresif, maka lakukanlah proses Balik Nama Kendaraan anda yang dijual ke orang lain agar kendaraan anda yang telah anda jual ke orang lain tidak dihitung sebagai milik anda.

Dan orang lain yang membeli kendaraan anda tersebut segara diminta untuk melaporkannya ke Samsat Provinsi dimana kendaraan tersebut dialihkan. Pelaporan ini hendaknya dilaksanakan dalam 30 hari setelah pergantian kepemilikan kendaraan dilakukan

Wajib Pajak tadi mengajukan surat peryataan di Samsat setempat, dengan melengkapi foto kopi KTP diatas materai Rp 6.000 dan juga Kartu Keluarga


Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor | PKB


Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak.
pajak kendaraan bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor


Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah terdiri sebagai berikut :
  1. UU No 34 Th 2000 yang adalah perubahan Undang undang No 18 Th 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  2. Peraturan Pemerintah atau PP No 65 Th 2001 mengenai Pajak Daerah
  3. Perda Provinsi yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Perda ini bisa menyatu, yaitu satu Perda untuk PKB namun juga bisa dibuat terpisah semisal Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor
  4. Peraturan Mendagri No 02 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengnenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th 2006
  5. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada tiap provinsi yang dimaksud.

Objek dan Wajib Pajak PKB


1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor


Objek PKB adalah penguasaan atau kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dipergunakan pada semua jenis jalan darat seperti pada kawasan:
  • Pelabuhan
  • Bandar Udara (bandara)
  • Perkebunan
  • Kehutanan
  • Pertambangan
  • Pertanian
  • Perdagangan
  • Industri
  • Sarana olah raga dan rekreasi

2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


Wajib Pajak PKB adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor, apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut. Jadi dengan begitu, Subjek Pajak dalam PKB sama dengan Wajib Pajak, yaitu badan atau orang pribadi yang mempunyai atau menguasai suatu kendaraan bermotor

Masa Pajak 


Pajak yang terhutang adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak pada suatu saat, pada masa pajak menurut ketentuan Perda mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Pemda setempat

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, pajak terutang akan dikenakan untuk masa pajak dua belas (12) bulan berturut turut yang terhitung dari saat pendafataran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah atu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor yang lain.

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang terhutang dipungut diwilayah provinsi tempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) yang terbatas hanya kendaraan bermotor yang telah terdaftar dalam ruang lingkup wilayah admisnitrasi provinsi tersebut.

Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor


Penetapan Pajak dan Ketetapan Pajak


Berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP), maka gubernur ataupun pejabat yang telah ditunjuk oleh gubernur menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Bentuk, isi, kwalitas dan ukuran SKPD ini telah ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Dalam rentang waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak, Gubernur bisa menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Daerah, dan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).

Surat Tagihan Pajak Daerah | STPD


Gubernur bisa menerbitkan STPD apabila Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun berjalan kurang atau tidak berjalan. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan dalam pembayaran dikarenakan salah tulis dan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif yang berupa denda atau bunga.

Selain ketentuan tersebut, Gubernur juga bisa menerbitkan STPD jika kewajiban pembayaran atas pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilaksanakan atau tidak sepenuhnya dijalankan oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, Surat Tagihan Pajak Daerah juga bisa dipergunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang kurang atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak hingga dengan jatuh tempo pembayarn pajak.

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor


Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor


Pajak Kendaraan Bermotor harus dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka untuk masa waktu 12 bulan. Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi paling lambat 1 bulan (30 hari) sejak SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah diterbitkan. Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor dilaksanakan ke kas daerah bank ataupun tempat lain yang telah ditunjuk oleh Gubernur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.

Wajib Pajak yang membayar diberikan tanda bukti pembayaran atau pelunasan pajak dan Penning. Wajib Pajak yang telat membayar pajak akdan dikenakan sanksi, yaitu:
  1. Keterlambatan Pembayaran yang melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda yang besarnya 25 % dari pokok pajaknya.
  2. Keterlambatan pembayaran yang melebihi 15 hari dienakan sanksi administrasi yang besarnya 2 % sebulan yang dihitung dari pajak yang terlambat dibayar atau kurang bayar untuk jangka waktu tempo paling lama 2 tahun atau 24 bulan terhitung sejak ketika terhutangnya pajak.

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor


Apabila Pajak yang terhutang tidak dilunasi atua dibayar setelah jatuh tempo, pejabat pajak yang ditunjuk oleh gubernur akan melaksankan tindakan penagihan pajak yang dilakukan kepada pajak terhutang dalam SKPD, SKPDKBT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan, Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta Putusan Banding yang bisa mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan bertambah.

Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor


Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor


Cara menghitung Besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dilakukan denga mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Rumus penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor umumya:

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak  X (NJKB x Bobot)


Tarif Pajak Kendaraan Bermotor


Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama di tiap Provinsi yang memungut Pajak kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Perda Provinsi. Menurut PP No. 65 Th 2001 Pasal 5 menyebutkan, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi kedalam 3 kelompok yang sesuai degan jenis kepemilikan kendaraan bermotor :
  • 1,5 Persen untuk kendaraa bermotor yang bukan untuk umum
  • 1 Persen untuk kendaraan bemotor untuk umum, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan oleh umum yang dipungut bayaran
  • 0,5 persen untuk kendaraan bermotor alat alat besar dan alat berat


Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | BBNKB


Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan kepada UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeran dan Retribusi Daerah yang sekarang telah diganti dengan Undang Undang Nomer 34 Tahun 2000 dan PP Nomer 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adlaah penyerahan kendaraan bemotor. Penguasaan kendaraa bermotor yang lebih dari Dua Belas (12) Bulan dianggap sebagai penyerahan kecuali penguasaan kendaraan bermotor dikarenakan atas perjanjian sewa beli.

Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adlaah nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB yang dipergunakan didalam ketentuan pajak kendaraan bermotor

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penentuannya didasarkan pada tingkat penyerahan Objek Pajak yang terjadi serta jenis kendaraan yang diserahkan. Tarif BBNKB terhadap peneyrahan pertama telah ditetapkan sebagai berikut :
  • 10 Persen : Kendaraan bermotor bukan untuk umum
  • 10 Persen : Kendaraan bermtor untuk umum
  • 03 Persen : Kendraan bemrotor alat besar dan alat berat

Tarif BBNKB terhadap penyerahan kedua serta selanjutnya telah ditetapkan sebesar berikut :
  • 01 Persen : Kendaraan bermotor bukan untuk umum
  • 01 Persen : Kendaraan bermotor untuk umum
  • 0,3 Persen: Kendaraan alat besar dan alat berat

Tarif BBNKB terhadap peneyrakan dikarenakan warisan telah ditetapkan sebesar berikut :
  • 0,1 Persen untuk kendaraan bermotor bukan untuk umum
  • 0,1 Persen untuk kendaraan bermotor untuk umum
  • 0,3 Persen untuk kendaraan alat besar dan alat berat


Keberatan, Banding dan Penghapusan


Keberatan


Keberatan terjadi apabila Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tidak puas terhadap penetapan pajak yang dilakukan Gubernur bisa mengajukan keberatan terhadap isi atau materi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayar menurut perhitungan oleh Wajib Pajak.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Gubernur akan menetapkan keputusan terhadap pengajuan keberatan yang diajukan tersebut

Banding


Keputusan keberatan yang dilakukan oleh Gubernur disampikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk dijalankan. Pengajuan permohonan banding tidak bisa menunda kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bemotor

Penghapusan


BErdasarkan pada permohonan Wajib Pajak, Gubernur bisa memberi pengurangan, keringanan serta pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor


Sanksi


Keterlambatan dalam menjalankan pendaftaran yang melebihi waktu yang sudah tetepakan akan dikenakan denda yang berupa kenaikan yang besarnya 25 persen dari Pokok Pajak dan ditambah denganSanksi Administrasi yang berupa bunga yang besarnya 2 Persen perbulan dan dihitung dari pajak yang telat bayar atau yang kurang dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak terhutangnya pajak

Ketentuan Pidana


Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang sengaja atau karena alpa tidak menyampaikan SPTPD ataupun tidak mengisi dengan benar dan lengkap maupun memberikan keterangan yang tidak benar yang bisa merugikan daerah bisa dipidana dengan hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pada bidang perpajakan daerah tidak tituntut stelah melebihi jangka waktu sepuluh (10) tahun terhitung sejak terhutangnya pajak ataupun berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahn pajak yang berssangkutan.


Pajak Pertambahan Nilai | PPN

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai


Pajak Pertambahan Nilai atau yang familiar dengan singkatan PPN merupakan Pajak Tidak Langsung yang dikenakan kepada tiap pertambahan nilai atau sebuah transaksi penyerahan produk barang atau jasa kena pajak didalam pendistribusianya dari produsen atau penjual dan konsumen

Pajak Pertambahan Nilai PPN
Pajak Pertambahan Nilai PPN

Jenis Jenis Pajak di Indonesia

Jenis Jenis Pajak yang Berlaku


Jenis Jenis Pajak di Indonesia meliputi bermacam macam jenis dan umumnya bisa dibedakan berdasarkan pihak pemungut atau pengelolanya, juga bisa dibagi jenis jenis pajaknya berdasar pada karakter subjek pajak, obyek pajak, cara pemungutannya dan sebagainya.

Jenis Jenis Pajak
Jenis Jenis Pajak

MUDAH !! Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Cara menghitung PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan TAK SESULIT yang dibayangkan, banyak masyarakat (Wajib Pajak) yang belum mengetahuinya. Bahkan banyak yang enggan membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan ketidaktahuan mengenai cara menghitung pajak bumi dan bangunan nya

cara menghitung pajak bumi dan bangunan
Cara menghitung PBB
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan bangunan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yaitu harga rata rata yang didapat dari sebuah transaksi jual beli yang wajar. Apabila tidak ada transaksi jual beli, penentuan Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan dengan cara membandingkan harga dengan objek lain yang masih sejenis ataupun nilai perolehan yang baru atau NJOP Pengganti.
  1. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sama jenis merupakan sebuah pendekatan dalam penentuan nilai jual objek pajak yang dilakukan dengan cara memperbandingkannya dengan objek pajak yang lain yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama, serta sudah diketahui nilai harga jualnya.
  2. Nilai perolehan baru merupakan sebuah pendekatan dalam menentukan nilai jual sebuah objek pajak yang dilakukan dengan cara menghitung semua biaya biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan objek pajak tersebut ketika penilaian dilakukan dan dikurangi penyusutan yang terjadi sesuai dengan kondisi fisik objek pajak tersebut
  3. Nilai Jual Penggati merupakan sebuah pendekatan dalam menentukan nilai jual objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi oleh objek pajak tersebut. 

Apabila kita membeli sebuah rumah besarta tanahnya atau tanah saja maka NJOP nya bukan nilai transaksi pembelian rumah yang dilakukan. NJOP-nya adalah nilai penjualan secara rata rata yang ditetapkan oleh kantor pajak.

Dalam menentukan NJOP beberapa faktor perlu diperhatikan seperti berikut:
Faktor yang menentukan dalam klasifikasi Bumi :
  1. Letak
  2. Pemanfaatan
  3. Peruntukan
  4. Kondisi Lingkungan
Faktor yang menentukan dalam klasifikasi Bangungan :
  1. Bahan yang digunakan dalam bangunan
  2. rekayasa
  3. letak
  4. kondisi lingkungan

Contoh Cara Menghitung PBB | Pajak Bumi dan Bangunan


Sebelumnya istilah istilah yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan :

PBB:Pajak Bumi dan Bangunan
NJOP:Nilai Jual Objek Pajak
NJKP:Nilai Jual Kena Pajak
NJOTKP:Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak

Dasar Penghitungan Pajak


Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak yang besarnya berupa persentase tertentu atas NJOP. Persentase NJKP ditetapkan paling rendah 20% dan yang paling tinggi hingga 100% yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh :
NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak besarnya Rp 1.000.000, Persentase NJOP misalnya 20 %, maka NJOP atau Nilai Jual Kena Pajaknya sebesar :

20% x Rp 1.000.000 : Rp 200.000

Rumus cara menghitung PBB : 0,5 persen X tarif tetap
(Berdasarkan pada UU No 12 Tahun 1994)

Contoh sederhana :

Ahmad Sobirin memiliki rumah seluas 36 meter persegi yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 72 meter persegi.

Diketahui harga tanah tersebut adalah 2.000,000 per meter dan bangunan dihargai Rp 1.000.000 per meter persegi

Selain itu terdapat taman yang luasnya 36 mter persegi dimana taman tersebut permeternya senilai Rp 500.000, Dan jika Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000. maka berakah Ahmad Sobirin harus membayar Pajak Bumi dan Bangunannya?

Beberapa data yang ada :

Tanah : 72 x 2.000.000 = 144.000.000
Bangunan : 36 x 1.000.000 = 36.000.000
Taman : 36 x 500.000 = 18.000.000

1. Menghitung Nilai Bangunan


Nilai Bangunan = Bangungan + Taman - NJOPTKP
Bangunan 36.000.000
Taman 18.000.000 +
54.000.000
NJOPTKP 10.000.000 -
Nilai Bangunan = 44.000.000

2. Menghitung NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)


Nilai Bangunan Rp 44.000.000
Nilai Tanah Rp 144.000.000 +
NJOP Rp 188.000.000

3. Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan


PBB :
Nilai Bangunan 0,50% x 20% x Rp 44.000.000 = Rp 44.000
Nilai Tanah 0,50% x 20% x Rp 144.000.000 = Rp 144.000 +
Rp 188.000

Besaran nilai Pajak Bumi dan Bangunan Bpk Ahmad Sobirin yang harus dibayar sebesar Rp 188.000

Dalam Pembayaran PBB, seorang Wajib Pajak memiliki beberapa hak, diantaranya:
  • Mengajukan keberatan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan
  • Mengajukan Banding jika keberatan tersebut tidak diterima
  • Mengusulkan pengurangan atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
  • Melakukan SKP atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Semoga artikel mengenai Pajak Bumi dan Bangunan ini bermanfaat untuk anda


Pajak Bumi dan Bangunan | Dasar - Dasar PBB

Pajak Bumi dan Bangunan - Salah satu jenis pajak properti adalah Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lebih akrab ditelinga sebagai PBB. Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang sifatnya kebendaan, artinya besar kecilnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi objek pajaknya yaitu bumi dan atau bangunan. Kondisi subjeknya tidak termasuk dalam penentuan besar kecilnya pajak

Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan

Tugas Hukum Pajak dan Fungsi Hukum Pajak

Tugas Hukum Pajak


Tugas Hukum Pajak secara umum yang menjadi kewajiban bagi Hukum Pajak adalah sebagai berikut :
  1. Memahami kondisi masyarakat yang bisa dihubungkan dengan pengenaan atas pajak
  2. Menyusun rumus kedalam peraturan hukum
  3. Menafsirkan peraturan hukum
  4. Mengatur semua ketentuan hukum pidana
  5. Mengatur semua ketentuan administrasi
  6. Mengatur semua ketentuan tentang peradilan administratif dan peradilan pajak

Adapun Tugas Hukum Pajak secara Khusus adalah hukum pajak sebagai suatu alat kebijakan dalam menentukan politik perekonomian maupun tugas diluar kepentingan keuangan negara

Tugas dan Fungsi Hukum Pajak